Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya,
Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Dengan demi-kian berarti pembuatan kebijaksanaan/kebijakan termasuk dalam tindakan bukan menyalahgunakan kekuasaan/kewe-nangan dan atau menyimpangkan peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau orang tertentu. Ke-bijakan dimaksudkan untuk mencari jalan penyelesaian suatu masalah yang belum diatur atau aturannya tidak jelas/leng-kap, agar diperoleh alternatif terbaik yang tidak merugikan organisasi atau kepentingan umum.
Pengembangan pegawai/karyawan dapat diartikan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan bagi pegawai/karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan organisasi dapat dilaksanakan dengan efisien.
Analisis kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan informasi tentang jabatan. Analisis jabatan meliputi:
- Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu.
Dalam menentukan prioritas dari aspek usia harus mem-pertimbangkan faktor pengembangan dan kesempatan yang lebih luas bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksa-nakan suatu jabatan struktural.
Hasil kegiatan pengembangan untuk meningkatkan ke-mampuan pegawai/karyawan dalam berbagai aspek yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaannya sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya akan memberikan dan mem-buka peluang bagi pegawai/karyawan yang bersangkutan.
Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (four) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
Daerah dengan sumber PAD yang besar pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai tentu bukan suatu keputusan yang sulit. Namun bagi daerah dengan PAD minim tentu hanya mampu memberikan tunjangan kinerja yang kecil pula.
                                                                                                              Â
Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat Bocoran Soal CPNS 2019 represif terha-dap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preven-tif untuk mencegah berkembangnya atau terulangnya kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya.
Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan, atau komisaris perusahaan swasta, bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I,